ARTIKEL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI PADA SATUAN PENDIDIKAN TEMPAT GURU MENGAJAR

ARTIKEL TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI PADA SATUAN PENDIDIKAN TEMPAT GURU MENGAJAR

A.  PENGANTAR

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru, secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3 Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

4 Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Dari bunyi ketentuan Pasal 39 diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.

Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seolah menempatkan posisi guru pada posisi yang "ekslusif". Hal ini tidaklah berlebihan mengingat penanganan yang berlarut-larut atas tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif, dan sebagainya yang diterima/dialami guru akan berdampak pada terhambatnya guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik disebabkan guru tengah menjalani proses pencarian keadilan. Hal ini sudah barang tentu akan "merugikan" peserta didik dan lebih jauhnya kerugian terhadap negara.

B.        Masalah

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat (officium Nobile), sebagaimana profesi-profesi  lainnya,  rupanya  belum  difahami  benar  oleh masyarakat  pada  umumnya  dan  khususnya  aparat penegak  hukum  yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Meningkatnya berbagai permasalahan yang menimpa guru telah menyudutkan profesi terhormat dari guru. Tindakan-tindakan guru kepada peserta didik, dalam kerangka mendidik terkadang diterima "salah" oleh orang tua peserta didik dan merupakan perbuatan yang tidak termaafkan sehingga harus diselesaikan dengan tindak kekerasan bahkan sampai ke meja hijau. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok "profesional" dari bidang lain guna mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan "blow up" besar-besaran melalui berbagai media.

Dilain pihak, profesi terhormat Guru terkadang dilecehkan oleh oknum guru itu sendiri, berbagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang guru antara lain pelecehan seksual, penganiayaan, pemerasan dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya turut mewarnai catatan kelam dunia pendidikan di Indonesia

C. Pembahasan dan Solusi

1. Perlindungan Hukum

            Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil.

            Pada dasarnya perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dirinci diatas, tidak terbatas pada kapasitas sebagai guru, tetapi juga dalam statusnya sebagai warga negara, perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari negara terhadap warganya. Tindak kekerasan atau penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Pasal 351 ayat (1) KUHP secara tegas menyebutkan bahwa, "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa,

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Dan apabila tindak kekerasan/penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

            Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas tercantum dalam UUD 1945. Salah satu dari unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Hal ini secara rinci telah dirumuskan dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.

Solusi dari setiap permasalahan hukum terletak pada bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain:

1. instrumen hukumnya

2. Aparat penegak hukumnya

3. Budaya hukum masyarakat

Dari ketiga komponen penegakan hukum tersebut, komponen struktural yakni aparat penegak hukum menempati posisi yang strategis. Untuk itu hal yang perlu diberi perhatian khusus adalah yang berhubungan dengan "kepentingan-kepentingan" dan hal-hal yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam berinteraksi dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya

Solusi terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauh mana penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut.

Perlindungan hukum yang baik, dihasilkan dari penegakan hukum yang baik pula. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum.

Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap berbagai tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi yang diterima/dialami oleh guru, baik yang diterima secara langsung maupun melalui media elektroik dan media sosial lainnya. Hal ini tidak terlepas dari profesi yang diembannya, dimana berpuluh- puluh bahkan beratus-ratus siswa akan terbengkalai disebabkan kondisi guru yang tengah menghadapi tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya.

Selain aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat maupun Daerah juga dituntut untuk lebih responsip dalam kaitannya dengan penanggulangan permasalahan hukum yang dialami oleh guru, berupa perlakuan tidak adil baik yang datang dari Pemerintah (Dinas Pendidikan) maupun dari pimpinan tempatnya mengabdi.

Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan PGRI diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum.

Tujuan LBH PGRI dibentuk untuk mengayomi, melindungi dan membantu para guru yang punya persoalan hukum, sehingga da-pat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok dan kesatuan lain kepada guru.

2. Perlindungan Profesi

Kehadiran Peraturan yang mengatur masalah Perlindungan terhadap profesi guru sudah menjadi tuntutan yang mendesak untuk direalisasikan. Agar proses pendidikan menjadi baik dan guru menjalankan tugasnya dengan profesional maka diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat demi mewujudkan guru yang mempunyai martabat dan terlindungi oleh hukum dalam menjalankan profesinya agar tercipta pencapaian kualitas yang maksimal, hal ini sesuai dengan amanah Undang Undang  Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Peraturan    tentang  perlindungan  profesi guru pada substansinya  adalah  agar guru dalam  menjalankan  profesinya terlindungi dengan  kekuatan  hukum  dan  harus ada  pemahaman  yang  utuh  dalam  menjalani proses pendidikan. Guru  diberi  hak otoritas dalam mendidik peserta didik, jika perlu ada  fit and proper test  untuk  menjadi seorang  guru, agar dunia  pendidikan  tidak lagidisibukan  dengan  ulah  guru yang  tidak mengerti esensi dalam mendidik.

Perlindungan terhadap profesi guru secara khusus sudah diatur dalam  Pasal 39  ayat (4) Undang-undang  Nomor 14  Tahun  2005, dimana  dalam  pasal ini disebutkan  bahwa  perlindungan  profesi guru mencakup:

a. Perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan dari akibat-akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan sekolah tempat dimana guru tersebut mengabdi. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh pihak sekolah, atau habis kontrak.

Ketentuan mengenai hubungan kerja antara pekerja dan majikan tentu berbeda dengan hubungan antara sekolah dengan guru. Pemutusan Hubungan Kerja diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. PHK yang terjadi antara Perusahaan dan Karyawan, akan menimbulkan konsekwensi berupa pemberian pesangon dan uang jasa oleh Perusahaan yang besarannya diatur oleh undang-undang. Sementara hubungan kerja antara guru dan sekolah bukanlah hubungan antara perusahaan dan karyawan. Oleh karenanya ketentuan mengenai PHK sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksananya, tidak dapat dijadikan acuan untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara sekolah dengan guru. Untuk itu diperlukan regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja antara Sekolah dan Guru.

b. Pemberian imbalan yang tidak wajar

Pemberian imbalan yang tidak wajar terhadap guru baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak sekolah mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap profesi guru, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Banyak sekolah-sekolah yang memberikan imbalan kepada guru terutama guru honorer atau guru swasta jauh dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya regulasi yang khusus mengatur masalah upah guru, maka kebijakan pengupahan oleh pihak sekolah terhadap guru, tidak ada keseragaman. Dalam kenyataannya hampir setiap sekolah, tanpa melihat jenjang, memberikan upah kepada guru jauh dibawah upah minimum dan standar hidup layak. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan regulasi yang khusus mengatur masalah sistem pengupahan guru, yang dalam hal ini guru bukan pegawai negeri sipil yang mendapatkan upah hanya dari sekolah tempat guru tersebut mengabdi.

c. Pembatasan dalam penyampaian pandangan

Pembatasan dalam penyampaian pandangan jelas bertentangan dengan UUD 1945. Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik maupun psikis

d. Pelecehan terhadap profesi

Pelecehan terhadap profesi guru hampir setiap hari disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui tayangan televisi, media cetak maupun media sosial. Contoh sederhana adalah menjamurnya sinetron-sinetron yang menayangkan pergaulan anak sekolah yang jauh dari kesan dan nilai-nilai positif dimasyarakat seperti tawuran antar pelajar, dimana guru diperankan sebagai sosok yang tidak mampu bahkan mendukung terjadinya perkelahian. Contoh lain yang akhir-akhir ini sering terjadi dimasyarakat, dimana guru memberikan sanksi atau tindakan disiplin kepada siswanya, dan siswa tidak terima perlakuan dari guru yang kemudian orang tua siswa tersebut meresponnya dengan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik terhadap guru.

Sebagai upaya untuk menanggulangi pelecehan profesi guru, diperlukan kesepahaman antara siswa, orang tua dan guru, bahwa "guru memberikan sanksi disiplin kepada siswa, semata-mata dalam kerangka mendidik".

e. Pembatasan-pembatasan lain yang menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Pembatasan-pembatasan dalam hal ini bisa datang dari pihak pemerintah yang dalam hal ini berupa Kebijakan-kebijakan, baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kementerian Pendidikan maupun pihak sekolah. Banyak contoh kebijakan yang secara tidak langsung membatasi/menghambat guru dalam melaksanakan tugas, antara lain: Kebijakan larangan memberikan pekerjaan Rumah (PR) Kepada siswa, Larangan guru menggunakan Lembaran Kerja Siswa (LKS) dan sebagainya.

Ketentuan mengenai perlindungan profesi guru sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dimana dalam PP tersebut ditegaskan bahwa,

"guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan (reward) terhadap siswanya, tetapi juga memberikan sanksi (punishment).

"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya."

Dalam pasal selanjutnya disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tersebut hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pihak sekolah dan guru, membuat Surat Kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua siswa perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/sanction atau reward kepada peserta didik.

3. Perlindungan Terhadap Kecelakaan kerja

Pada dasarnya manusia tidak pernah tahu kapan dirinya akan tertimpa musibah. Sebagai manusia hanya bisa waspada dan berdoa untuk terhindar dari celaka dan berusaha menjauhi dari hal-hal yang menjadi penyebab kecelakaan. Akan tetapi ketika takdir sudah menghendaki manusia untuk celaka, maka tidak ada satu kekuatanpun yang dapat menangkalnya. Dalam keadaan diam tanpa aktifitas pun, manusia tidak bisa luput dari celaka, terlebih mereka yang tengah beraktifitas/bekerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi tanpa melihat berat dan ringannya pekerjaan.

Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada suatu perusahaan. Kecelakaan pada saat bekerja bisa disebabkan faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain disebabkan oleh kondisi ruang belajar yang sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga sewaktu-waktu ruang kelas dapat roboh pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Faktor internal, yakni faktor yang disebabkan dari dalam guru itu sendiri, seperti ketidak hati- hatian dalam menjalankan tugas, misalnya ketika guru sedang memberikan pelajaran praktik dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah terbakar, karena kekurang hati-hatiannya menyebabkan kebakaran yang berakibat cacat fisik pada guru maupun siswa.

            Keikutsertaan Guru dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu solusi dalam memberikan perlindungan kerja kepada Guru.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi payung hukum dari BPJS adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Diikutsertakannya Guru dalam Program Jaminan Sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kecelakaan kerja guru. Dalam hal ini sekolah harus pro aktif untuk mendaftarkan guru-guru dalam progarm Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Dan bagi sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan gurunya sebagai peserta BPJS akan mendapatkan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda; dan/atau

c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

            Secara tertulis, negara telah memberikan perlindungan yang cukup bagi guru, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi maupun perlindungan kecelakaan kerja. Maraknya kasus-kasus hukum dimana guru menjadi korban, pelecehan terhadap profesi guru dan sejenisnya menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru bukan semata terletak pada lemahnya aturan, tapi lebih kepada penegakan aturan tersebut. Sebaik apapun aturan dibuat, hanya akan menjadi "macan kertas", apabila tidak didukung oleh penegakan aturan yang baik.

D. KESIMPULAN

            Dari hasil pembahasan makalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dikaji Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.  Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan baik sesuai harapan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana didalamnya mengatur bahwa guru mendapat perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Lemahnya perlindungan hukum terhadap guru disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bertujuan memberikan bantuan hukum terhadap guru-guru yang tengah tersangkut permasalahan hukum diharapkan menjadi solusi dalam memperjuangkan hak-hak guru.

2. Perlindungan terhadap profesi guru belum sepenuhnya dirasakan oleh guru. Hal ini dapat diketahui dari berita dimedia-media dimana masih banyaknya guru yang menerima upah dibawah standar hidup layak, pelecehan terhadap profesi guru yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan tindakan guru dalam mendidik dan adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pihak sekolah dan guru, membuat Surat Kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua siswa perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/sanction atau reward kepada peserta didik.

3. Perlindungan kecelakaan kerja bagi guru adalah perlindungan kecelakaan yang berhubungan dengan tugas profesi guru

Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud bisa bersumber atau berasal dari kondisi/lingkungan sekolah maupun faktor penyebab lainnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas profesi guru, Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor eksternal dan internal dari guru itu sendiri maupun faktor lingkungan.

E. Harapan penulis

            Harapan saya sebagai penulis dalam meningkatkan kinerja guru terhadap tugas profesi yang dimilikinya pada satuan pendidikan yaitu:

1.    Saya berharap pemerintah lebih mengutamakan keselamatan para kinerja guru dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pengajar dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan perlindungan yang pasti dan kuat sehingga guru pun dalam menjalankan profesinya dapat terlaksana dengan baik

2.    Harapan saya dalam melihat kondisi permasalahan guru untuk memberikan perlindungan terhadap profesi guru yang harus dicantumkan dalam memberikan peraturan konstitusi yang lebih spesifik.

3.    Harapan lain saya sebagai penulis profesi keguruan seharusnya diberikan kehidupan yang layak yaitu berupa uang dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup , sehingga profesi sebagai guru pun memiliki kehidupan yang layak.

Hidup layak yang seharusnya diberikan pemerintah kepada profesi guru seperti halnya memberikan yuran pensiun jaminan hidup, jaminan kerja, dan lain-lain

Dokumentasi Di Smp Negeri 3 Gunungsitoli

  Foto barsama guru,saat melakukan observasi

DAFTAR PUSTAKA

Mendrofa, Ikhtiar. 2017. permasalahan yang dihadapi guru dalam menjalankan profesi pendidikan : Gunungsitoli

Sarumaha, Ukiran.2017. tindakan dari pemerintah yang pernah dirasakan dalam profesi pendidikan : Gunungsitoli

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.

Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Dasar 1945, Sekretaris Jenderal MPR/DPR-RI, Jakarta 2000.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Jurnal Masalah-masalah Hukum Nomor 9, tahun 1992.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

 

syarat-syarat umum dalam pembangunan ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

 A.    LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi memang menjadi pokok pembicaraan yang menarik, karena berbicara masalah ekonomi berarti membicarakan suatu Negara bahkan kehidupan kita sehari-hari tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Maka dari itu Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan perekonomian di negaranya, tidak terkecuali Negara kita Indonesia. Dalam peningkatan perekonomian sudah pasti tidak akan terlepas dari suatu syarat-syarat umum yang harus dipenuhi guna perekonomian dapat berkembang dengan baik. Dalam mencapai syarat-syarat yang dibutuhkan guna menaikkan atau mengembangkan suatu perekonomian itu tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena syarat-syarat ini sangatlah kompleks dan berkaitan satu dengan yang lain. Maka dari itu perlu adanya pemahaman tentang syarat-syarat perkembangan perekonomian agar perekonomian di suatu Negara khususnya Negara kita Indonesia dapat berkembang dengan baik, namun dalam kenyataannya masih banyak warga Negara kita bahkan pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri yanmg belum mengetahui tentang syarat-syarat umum perkembangan perekonomian yang akhirnya mengakibatkan perekonomian kita belum mengalami perkembangan yang berarti.

B.     TUJUAN DAN MANFAAT

            Tujuan kami membuat makalah ini adalah:

1.      Untuk membantu kami dan para pembaca mengatahui syarat-syarat dalam perkembangan ekonomi

2.      Untuk lebih memahami apa saja cara yang dapat dilakukan dalam memajukan perekonomian

3.       Untuk mengetahui betapa pentingnya perkembangan ekonomi dalam memajukan Negara.

Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memperluas wawasan kami dan pembaca tentang bagaimana pembahasan Syarat-syarat umum perkembangan ekonomi.

 C.    RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penyusunan  makalah ini antara lain:

1.      Apa yang dimaksud dengan syarat-syarat perkembangan ekonomi?

2.      Apa saja syarat-syarat perkembangan ekonomi?

3.      Bagaimana cara menerapkan syarat-syarat perkembangan ekonomi di Negara berkembangan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.   KEKUATAN DARI DALAM (INDEGENEOUS FORCES)

Maksud kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan. Selain kekuatan dari dalam ada juga kekuatan dari luar yang dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk berkembang. Tetapi kekuatan dari luar hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Lagipula bantuan luar negeri yang berupa investasi asing akan cenderung memanfaatkan modalnya kearah sumber-sumber alam untuk pasar dunia, dan belum tentu hal ini menguntungkan rakyat setempat. Jadi bantuan luar negeri belum tentu dapat menjamin terus berkembangnya perekonomian dan untuk menghindari hal-hal yang merugikan, prakarsa dan pengaturan lembaga-lembaga masyarakat untuk perkembangan harus tumbuh dari dalam masyarakat sendiri. Irawan dan Suparmoko (2008:260)

Semangat membangun harus datang dari dalam, tanpa itu prakarsa pembangunan akan terbuang percuma dan akan segeraa padam. Prof. Cairncross dalam buku Jhingan mengatakan hal ini: “Pembangunan tidak akan mungkin jika ia tidak berkenan di hati rakyat.” Terlalu banyak tergantung pada bantuan luar negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk menguras sember-sumber alam demi keuntungan mereka saja. Jhingan (2010:42)

B.   MOBlLITAS FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Ketidaksempuranaan pasar ( market imperfection ) membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif. Untuk itu market imperfection harus ditiadakan, sehingga faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Cara menggunaka factor produksi, yaitu:

1. Mengganti bentuk oragnisasi social dan ekonomi.
2. Memberikan kesempatam-kesempatan untuk menaikkan produktivitas pada teknik yang ada.
3. Peningkatan teknologi.
4. Penjuakan produk dan pasar capital diperluas.
5. Keadaan monopoli harus dikurangi.
6. Kredit dipermudah bagi petani dan pedagang kecil.

Jadi harus ada pengarahan pada penggunaan semua sumber-sumber produksi secara efisien. Schulz dalam bukunya “ the rule of government in promoting economic growth“, mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan ekonomi sedang berkembang tidak cukup hanya mengatasi kesukaran yang ada.

Perkembangan ekonomi perlu menempatkan usaha-usaha dan capital dalam tiga bentuk:

1. Meningkatkan jumlah barang capital.
2. Memperbaiki kualitas penduduk sebagai produsen.
3. Menambah tingkat usaha produktif.

Dengan dihilangkannya ketidaksempurnaan pasar maka perekonomian menjadi semakin luas. Alokasi sumber-sumber ekonomi makin efisien serta mendorong ekspor impor makin cepat dan luas. Jadi lingkungan kemiskinan tidak berujung pangkal dapat lebih mudah ditembus. Irawan dan Suparmoko (2008:260-261)

C.   AKUMULASI KAPITAL

Akumulasi kapital adalah salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. akumulasi dapat berupa kenaikan volum tabungan yang diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Selain membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneter dalam akumulasi capital juga dengan cara memperkirakan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, alokasi kapital dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang produktif.

Tabungan pemerintah adalah kelebihan pendapatan pemerintah dari  pajak dan sumber-sumber lainnya. Setelah pendapatan itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Pendapatan pemeritah terutama di peroleh dari pemungutan berbagai jenis pajak. Sukirno (1985:356-357)

Jadi dengan kata lain bahwa yang diperlukan untuk perkembangan ekonomi adalah juga pembentukan capital riil ( tidak dalam bentuk uang ) yang berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan dan yang lainnya.

Untuk mengukur banyaknya capital yang dibutuhkan bagi perkembangan ekonomi perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Perkiraan tambahan penduduk.
2. Target kenaikan pendapatan riil per kapital.
3. Angka rasio pertambahan antara investasi dan output ( ICOR ).

Intinya jika ingin menaikan pendapatan per kapita maka juga harus menaikan akumulasi kapital. Maka dari itu investasi harus di tingkatkan.

Berikut ini merupakan cara-cara untuk menaikan tingkat investasi:

1. Tingkat tabungan ditingkatkan dengan membatasi konsumsi,
2. pemerintah menjual obligasi negara,
3. pembatasan impor barang-barang konsumsi,
4. dengan inflasi,
5. memindahkan pengangguran tersembunyi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa,
6. dengan mengadakan pinjaman dari luar negeri untuk menambah kapital di dalam negeri,
7. memperluas sektor perdagangan ke luar negeri. Irawan dan Suparmoko (2008:261-264)

D.  KRITERIA DAN ARAH INVESTASI

Menentukan pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pertumbuhan modal. Negara terbelakang tidak saja harus menentukan besarnya tingkat investasi tetapi juga komposisi investasi itu.

Kriteria-kriteria yang harus diperhatikkan dalam mengalokasikkan kapital antara lain:

1. Investasi harus ditempatkan sedimikian rupa ,sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dengan capital ( COR Terendah ),
2. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal dari pada penggunaan tenaga kerja terhadap investasinya  ( produktivitas tenaga kerja yang tinggi ),
3. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan dalam neraca pembayaran sehingga akan memaksimalkan perbandingan antara ekspor dan investasi.

Penggunaan syarat-syarat ini teryata tidak mudah. Oleh karena itu kriteria “Produktivitas social marginal” ditafsirkan sesuai dengan perubahan-perubahan faktor tersebut yang biasanya akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Untuk itu,maka beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain:

v  Pendapatan perkapita

Tipe investasi produksi,misalnya terdapat proyek-proyek disektor pertanian dimana dibutuhkan tenaga kerja yang banyak .Investasi ini akan menaikkan pendapatan disektor tersebut ,tetapi jika kenaikkan jumlah penduduk dan pendapatan sama tingginya maka pendapatan perkapita akan kembali ketingkat semula.

v  Pendapatan nasional

Kenaikkan pendapatan nasional belum tentu menguntungkan masyarakat seluruhnya, karena mungkin pendapatan tersebut hanya diterima atau hanya dapat dinikmati oleh beberapa golongan saja .Untuk itu agar pendapatan nasional dapat meningkat maka tidak hanya memperhatikan pendapatan perkapita saja,tetapi juga harus memperhatikan distribusi pendapatanya .

v  Faktor waktu

Pertimbangan-pertimbangan mengenai waktu juga sangat menentukan      keberhasilan investasi .Karena mungkin untuk waktu 5 tahun kedepan investasi yang paling menguntungkan adalah produksi tekstil namun mungkin 10 tahun kedepan belum tentu investai industri tekstil ini menguntungkan .

v  Kepentingan masyarakat

Pertimbangan-pertimbangan mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling mendesak itu menjadi salah satu factor penentu keberhailan dalam investasi .

v  Unsur pasar

Investasi tidak hanya ditekankan pada produksi saja,teapi juga mengenai pasar produksi tersebut .Meskipun investasi efisien,tetapi apabila pasar atau unsur, pasar kurang diperhatikan maka investor akan mengalami kegagalan.

v  Titik pertumbuhan

Investasi sebaiknya pada diarahkan pada titik pertumbuh”growing point”. Biasanya “growing point” banyak membutuhkan capital dan mempunyai pasar yang luas karena ada keuntungan eksternal .

Awalnya titik pertumbuhan ini dikemukakan oleh W. W. Rostow dengan istilah dengan sector pertumbuhan primer. W. W. Rostow menyarankan supaya sektor yang sedang berkembang dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

a.       Sektor Primer Yang Menyebebkan Pertumbuhan.

b.      Sektor pelengkap.

c.       Sektor pertumbuhan sebagai akibat lanjutan yaitu perkembangan yang didorong oleh pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan.

v  Pertumbuhan seimbang

Menurut Baldwin dan Merier menyatakan bahwa investasi pada titik pertumbuhan juga harus memperhatikan 2 pertimbangan yaitu :

1.      Kriteria neraca pembayaran dan criteria produktivitas.

Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa negara berkembang sering mengalami kesulitan dalan neraca pembayaran .Sehingga investasi itu seharusnya mengarah pada perbaikkan neraca pembayaran dan peningkatan produktivitas.

2.      Pertumbuhan seimbang.

Arah investasi seharunya kesemua sector karena sector-sektor tersebut saling bergantung dan saling melengkapi.

v  Teknik produksi

Jika pasar telah cukup luas maka teknik produksi yang digunakan dapat bersifat padat modal dan padat karya. Dari kedua kemungkinan tersebut dapat menimbulkan beberapa pendapat. Namun, dari beberapa pendapat tersebut ada salah satu yang berpendapat bahwa kedua kemungkinan tersebut dapat digunakan dan pokoknya dapat menghasilkan suatu output tersebut dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi dimana tenaga kerja banyak tersedia dan lebih murah dari pada mnggunakkan alat-alat capital maka sebaikknya menggunakan teknik produksi dengan padat modal dan sebaliknya dapat menggunakan teknik produksi padat karya .

Apabila kedua investasi ( padat karya dan padat modal ) akan menaikkan produksi nasional dalam jumlah yang sama maka :

a.       Dari sudut distribusi pendapatan

Proyek yang memakai metode padat karya lebih baik karena dapat menaikkan tingkat pendapatan sebagian besar orang yang berpenghasilan rendah.

b.      Dari sudut pendapatan perkapita

Proyek padat modal disektor pertanian akan lebih baik karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita

E.   PENYERAPAN KAPITAL DAN STABILITAS

Batas kemampuan penyerapan kapital (capital absorptial capacity). Kapasitas ini ditentukan oleh dua hal yaitu satu pihak ditentukan oleh adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital,dan di lain pihak oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.

Keterbatasan kapasitas untuk untuk menyerap kapital di negara sedang berkembang disebabkan oleh

      Kurangnya teknologi

      Kurangnya tenaga ahli

      Kurangnya mobilitas faktor produksi

      Dan banyak negara-negara berkembang sangat kekurangan tenaga terampil

Dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja ahli dan terampil, menyebabkan banyaknya rintangan-rintangan dalam produksi, yang mengakibatkan turunnya produktivitas modal marjinal (marjinal produktivity of capital). Menurut kelompok kami untuk meningkatkan produktivitas dapat dengan menaikan tersedianya faktor-faktor produk lainyang berkerja sama didalamnya dan mencoba mengatasi rintangan-rintangan dalam berproduksi maka dengan sendirinya kapasitas dalam menyerap kapital semakin besar.

Penyerapan kapital juga dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian didaerah tersebut, contoh: akan terjadi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran internasional apabila dalam penyerapan kapital membutuhkan waktu yang lama. Variasinya sebagai berikut : Apabila akumulasi kapital melebihi kemampuan untuk menyerap kapital, maka setiap pertambahan investasi akan menimbulkan inflasi. Kejadian ini karena fasilitas-fasilitas yang tersedia belum banyak dan faktor produksi yang belum digunakan dengan baik.

Oleh sebab itu harus ada faktor produksi komplementer yang cukup untuk memanfaatkan faktor produksi baru.

Namun demikian inflasi inflasi tetaplah pembentukan modal yang salah arah dan pembiayaan investasi dengan inflasi sangat berbahaya karena :

Ø  Tabungan sukarela tak banyak diterima

Ø  Pinjaman jangka panjang kurang tersedia

Ø  Karena tidak stabilnya harga proyek yang produktif adalah proyek yang sifatnya jangka pendek (investasi salah arah)

Ø  Efisiensi produksi berkurang

Ø  Menyebabkan adanya alokasi yang salah arah terhadap faktor produksi

Ø  Apabila akumulasi lebih kecil daripada kemampuan negara untuk menyerap kapital, maka akan timbul kesulitan terutama di bidang neraca pembayaran karena negara-negara tersebut sangat membutuhkan devisa untuk impor barang yang diperlukan.

Jadi untuk perkembangan ekonomi harus ada kemampuan dari dalam masyarakat untuk dapat menyerap tambahnya kapital dan perlu adanya stabilitas ekonomi. Irawan dan Suparmoko (2008:270-273)

F.   NILAI DAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA

Nilai dan lembaga bersifat non ekonomi memiliki peranan yang tidak kalah penting kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, metode produksi baru, demikian pula harus ada perubahan lembaga yang ada dalam masyarakat. Dan harus disadari bahwa manusia dapat menguasai alam dan dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi dalam penggunaannya kita juga harus memperhatikan kelestarian dan kebudayaan manusia itu sendiri.

Dan dalam proses mengubah cara hidup lama haruslah berhati-hati sebab setiap ada perubahan harus selekasnya dikompensasi dengan hasil yang lebih baik, agar tidak menimbulkan banyak perbantahan. Kita harus mengetahui mula-mula kebiasaan lama manakah yang harus diubah, lalu bagaimana cara mengubahnya. Hal ini harus dengan hati-hati dalam pelaksanaannya karena dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh besar dalam perkembangan, perlu kita ingat bahwa kemakmuran ekonomi hanya sebagian saja dari kemakmuran sosial.

Konsekuensinya, cara-cara hidup lama harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk membuka kemungkinan penemuan hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan produktivitas, dan mulai bermunculannya inovator dan wiraswasta.

Wiraswasta yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi harus memiliki sifat sebagai berikut :

Ø  Memiliki kesempatan untuk mengenal kesempatan-kesempatan dalam pasar

Ø  Memiliki kemampuan mengambil tindakan-tindakan alternatif

Ø  Memiliki kemampuan untuk mengkombinasi elemen-elemen secara rasional dalam keputusan-keputusannya

Jadi wiraswasta harus dapat berdiri sendiri atau percaya diri sendiri dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya. Dan pada akhirnya wiraswasta sangat diharapkan perkembangannya pada negara berkembang. Tentu dengan usaha yang kompleks yaitu tidak hanya dari bidang ekonomi saja melainkan juga organisasi-organisasi sosial lainnya, agar keadaan sosial menjadi memungkinkan untuk diadakannya perkembangan. Irawan dan Suparmoko (2008:273-275)

Sehinggan perkembangan ekonomi dapat dilihat dari sejauh mana perubahan-perubahan itu dapat diterima oleh penduduk dan berapa kecepatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Irawan, M.Suparmoko. 2008. Ekonomika Pembangunan. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE

Todaro, Michail P. 2006 Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1. Terjemahan Burhanuddin Abdullah dan Harris Munanddar. Jakarta: Erlangga

Sadono Sukirno.2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan.Edisi 2. Jakarta: kencana media group

Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenam Belas. Rajawali Pers, Jakarta

Irawan dan Suparmoko.2002.Ekonomika Pembangunan.Yogyakarta:BPTE Yogyakarta

Martono, trisno.2008.Ekonomi Pembangunan.Surakarta:UNS Press